Isu Demonstrasi di Kemendagri Meleset, Bupati Dairi Pertanyakan Legalitas Oknum Mahasiswa

DAIRI, infokita.co – Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, angkat bicara mengenai rumor demonstrasi yang menyebut dirinya tidak mampu memimpin Kabupaten Dairi. Isu tersebut berkembang setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Dairi mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (17/7/2026), Vickner yang kebetulan sedang berada di Kemendagri untuk agenda kedinasan—termasuk membahas aset daerah—meluruskan kabar miring tersebut. Berdasarkan informasi langsung dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, ia menegaskan tidak ada aksi demonstrasi massal seperti yang diisukan.

“Yang datang ke Kemendagri hanya enam orang. Mereka mengaku sebagai Aliansi Mahasiswa Dairi dan sekadar mempertanyakan surat yang pernah mereka kirimkan sebelumnya,” ujar Vickner.

Selain membantah adanya demo, Bupati juga mempertanyakan dasar administrasi dan legalitas pergerakan keenam oknum tersebut dalam membawa nama seluruh masyarakat Dairi ke tingkat pusat.

“Saya ingin tahu siapa yang memberikan surat perintah tugas atau penugasan kepada mereka sehingga berani mengatasnamakan masyarakat Dairi. Jika memang ada, silakan tunjukkan agar semuanya terang benderang,” tegasnya.

Vickner menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi sama sekali tidak anti-kritik. Pemkab selalu membuka ruang dialog bagi masyarakat, asalkan disampaikan secara terbuka, santun, dan bertanggung jawab.

Tokoh Masyarakat Minta Kritik Berbasis Data, Bukan Asumsi

Sikap kritis mahasiswa ini memicu respons dari sejumlah tokoh masyarakat Dairi. Tokoh perempuan Dairi, Delfhi Ujung, mengingatkan bahwa mahasiswa adalah kaum intelektual yang memiliki tanggung jawab moral. Kritik yang dilemparkan idealnya lahir dari kajian akademis, bukan sekadar ikut-ikutan opini yang belum jelas kebenarannya.

“Membangun daerah itu butuh proses, kerja keras, dan sinergi jangka panjang dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kritik dari mahasiswa hendaknya objektif dan menawarkan solusi nyata,” tutur Delfhi.

Senada dengan Delfhi, tokoh masyarakat Saut Ujung mengajak seluruh elemen warga dan mahasiswa untuk tetap menjaga independensi kontrol sosial dengan menjunjung tinggi etika dan nilai akademik. Menurutnya, kritik yang bertanggung jawab dan berbasis data akan menjadi masukan berharga demi perbaikan pelayanan publik di Dairi.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Aliansi Mahasiswa Dairi untuk memberikan respons atau pernyataan resmi terkait tanggapan Bupati dan para tokoh masyarakat tersebut.

Reporter: Iwan
Editor: Gib