Diduga ‘Proyek Siluman’, Tembok SDN Kampung Tape Simalungun Bermasalah

SIMALUNGUN, infokita.co – Bau busuk dugaan korupsi menyengat dari balik proyek pembangunan tembok penahan banjir SD Negeri 096780 Kampung Tape, Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun.

​Proyek fisik yang bersumber dari anggaran negara tersebut terindikasi dikerjakan asal-jasa. Dinding pekarangan sekolah hanya dibangun di sisi kiri dan kanan. Sementara bagian depan tak tersentuh, dan bagian belakang—yang paling krusial karena berbatasan langsung dengan lahan pemakaman—malah dibiarkan terbuka.

​Kejanggalan ini terungkap setelah warga sekitar mengeluhkan kondisi sarana sekolah yang memprihatinkan. Tim wartawan Infokita.co turun langsung melakukan pemantauan ke lokasi pada Senin (06/10/2026).

​Di lokasi, tampak papan nama SD Negeri 096780 Kampung Tape sudah berkarat, kusam, dan nyaris tak terbaca. Tembok di sisi kiri dan kanan yang diklaim sebagai struktur penahan banjir terlihat tidak utuh, ditumbuhi semak belukar, serta beberapa ruang kelas tampak mengalami kerusakan.

​Kepala SD Negeri 096780 Kampung Tape, Herlina Samosir, membenarkan adanya pembangunan tembok tersebut yang diklaim untuk menanggulangi banjir tahunan.
​”Sekolah kami ini langganan banjir, makanya tembok ini dibangun. Dibangun sekitar tahun 2023 kalau tidak salah, bersamaan dengan pembangunan toilet dan gapura sekolah,” ujar Herlina saat ditemui di lokasi sekolah, Senin (06/10/2026).

​Namun, keterangan Herlina justru membuka tabir kejanggalan pengelolaan proyek tersebut. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui besaran pagu anggaran, pengerjaan regulasi, maupun pihak rekanan (kontraktor) yang mengerjakan proyek di atas lahan sekolah yang dipimpinnya.

​”Serah terima pengerjaan itu pun tidak ada ke saya selaku kepala sekolah,” tegas Herlina.
​Pengerjaan proyek pemerintah di lingkungan sekolah tanpa papan transparansi publik serta tanpa proses Serah Terima Penyerahan Pertama (Hand Over) kepada pihak sekolah menguatkan kecurigaan publik terkait akuntabilitas penggunaan anggaran.

​Saat dikonfirmasi via telepon, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Parolan Sidauruk, membenarkan keberadaan proyek penahan banjir tersebut. Kendati demikian, ia mengaku lupa detail kontrak dan pengerjaannya.

​”Tidak ingat lagi tahun berapa itu dibangun. Tapi ada pengerjaan itu untuk penahan banjir,” kata Parolan.
​Ketika dimintai dokumen dasar proyek pemerintah—seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), hingga Berita Acara Serah Terima (BAST)—Parolan berjanji akan menyediakannya.

​”Nanti saya cek lagi, dan nanti saya kirimkan,” janjinya sebelum mengakhiri sambungan telepon. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak Kabid Sarana dan Prasarana belum memberikan dokumen maupun penjelasan resmi susulan.

​Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang baru dilantik secara definitif, Frits Ueki P. Damanik. Upaya konfirmasi resmi berupa pesan singkat mengenai rinci anggaran, tahun pelaksanaan, dan dokumen legalitas proyek yang dikirimkan ke nomor pribadinya tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.

​Sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), setiap pengerjaan yang dibiayai APBD wajib melalui prosedur baku: perencanaan, penganggaran, pelelangan/penunjukan, pelaksanaan berbasis kontrak, pengawasan, hingga serah terima pekerjaan secara resmi. Tanpa keterbukaan dan dokumen pendukung, proyek tembok setengah jadi ini patut diduga sebagai ‘proyek siluman’.

Masyarakat kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)—khususnya Kejari Simalungun dan Unit Tipidkor Polres Simalungun—untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran pembangunan di SD Negeri 096780 Kampung Tape tersebut.

Reporter: Hegi
Editor: Iwan