Ubah Sistem Limbah Jadi Lebih Aman, AMDAL PT DPM Direstui KLH dan Didukung Penuh Warga Dairi

infokita.co, DAIRI – Babak baru bagi iklim investasi di Kabupaten Dairi resmi dimulai. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menerbitkan persetujuan Adendum AMDAL untuk PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) mendapat dukungan masif dari warga lingkar tambang, tokoh adat, hingga organisasi kepemudaan.

Dukungan nyata ini datang dari Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat (PHU) dan ribuan masyarakat lokal. Mereka menilai, keputusan pemerintah pusat ini menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat yang menginginkan kepastian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di daerah.

Respons Mayoritas Warga: Harapan Baru Lapangan Kerja

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda PakPak Indonesia (PPI) Kabupaten Dairi, Hakimuddin Kudadiri, mengapresiasi langkah Menteri Lingkungan Hidup yang dinilai berpihak pada aspirasi riil masyarakat di wilayah terdampak langsung.

“Kami bersyukur suara mayoritas masyarakat di lingkar tambang didengar oleh pemerintah. Dengan terbitnya izin AMDAL ini, kami berharap operasional perusahaan bisa segera berjalan agar peluang kerja dan dampak ekonomi positifnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hakimuddin.

Terobosan Baru: Metode Backfilling Gantikan Bendungan Tailing Besar

Salah satu faktor utama yang membuat dokumen AMDAL ini direstui dan didukung penuh adalah adanya perubahan radikal pada sistem pengelolaan limbah (tailing) yang dinilai jauh lebih aman bagi lingkungan.

Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat se-Kabupaten Dairi, Aslim Padang, mengungkapkan bahwa proses sosialisasi yang digelar Pemkab Dairi bersama perusahaan telah membuka ruang transparansi yang jelas bagi publik.

“Dalam sosialisasi AMDAL ditegaskan bahwa konsep lama pembangunan bendungan tailing raksasa (Tailings Storage Facility/TSF) resmi dibatalkan. Sebagai gantinya, limbah tailing akan diolah dan dimasukkan kembali ke dalam lubang tambang (backfilling). Ini mitigasi risiko yang sangat progresif,” jelas Aslim.

Selain keamanan lingkungan, masyarakat juga telah mendapatkan garansi terkait prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal, peluang pengadaan barang dan jasa untuk pengusaha daerah, serta program pemberdayaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Antusiasme Tinggi dan Komitmen Mengawal Investasi

Tingginya dukungan ini juga diamini oleh Lamhot Boangmanalu, tokoh masyarakat lingkar tambang yang memantau langsung jalannya sosialisasi di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasi dari pihak perusahaan memicu antusiasme yang luar biasa dari puluhan desa di beberapa kecamatan.

Meski menyambut baik, para tokoh masyarakat menegaskan mereka tidak memberikan “cek kosong.” Warga berkomitmen akan tetap menjadi pengawas garda terdepan untuk memastikan PT DPM beroperasi sesuai regulasi.

“Menolak tambang bukan solusi untuk membangun Dairi. Yang terpenting sekarang adalah memastikan investasi berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi ekonomi warga, namun prinsip pertambangan yang bertanggung jawab dan kelestarian lingkungan tetap menjadi harga mati,” pungkas Aslim Padang.

Reporter: iwan
Editor: Gib