Bidik Tata Kelola Bersih dan Stabil, Bupati Dairi Temui Kemendagri Bahas Kesbangpol hingga Sengketa Aset

JAKARTA, infokita.co – Bupati Dairi, Vickner Sinaga, bergerak cepat memperkuat sistem pemerintahan dan stabilitas daerahnya. Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, Bupati menemui pihak Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Pertemuan strategis tersebut diterima langsung oleh Kepala Sub Direktorat Wilayah I pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, R. Hendy Nur Kusuma, S.Tp., M.A. Dalam diskusi ini, Pemkab Dairi membawa sejumlah agenda krusial, mulai dari penguatan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) hingga upaya penyelesaian sengketa aset daerah.

Perkuat Kesbangpol demi Jaga Kondusivitas Daerah
Salah satu fokus utama yang dipaparkan Bupati Vickner adalah optimalisasi peran Kesbangpol. Menurutnya, iklim politik yang kondusif merupakan modal paling dasar agar pembangunan di Kabupaten Dairi bisa berlari kencang.

“Stabilitas daerah harus terus kita jaga melalui kolaborasi erat antara pemerintah, partai politik, ormas, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat,” tegas Vickner.

Lewat Kesbangpol, Pemkab Dairi berkomitmen mempertajam program-program pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik warga, serta peningkatan kapasitas ormas. Selain itu, fungsi deteksi dini terhadap potensi konflik sosial juga menjadi prioritas yang terus diperkuat demi menghadapi berbagai agenda demokrasi ke depan.

Urai Benang Kusut Sengketa Aset Daerah
Tidak hanya bicara soal stabilitas politik, Bupati Vickner juga memanfaatkan momentum ini untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum yang menjerat sejumlah aset daerah. Salah satu tantangan spesifik yang dihadapi Pemkab Dairi saat ini adalah pengelolaan aset yang terkendala akibat sengketa warisan.

Vickner menilai, persoalan aset ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menyandera pemanfaatan ruang publik dan menghambat program pembangunan.

“Kami meminta masukan mengenai langkah-langkah legal yang bisa ditempuh sesuai regulasi yang berlaku. Tujuannya jelas, agar pengelolaan aset daerah ke depan bisa berjalan tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum,” tambahnya.

Komitmen Selaras dengan Kebijakan Nasional
Di akhir pertemuan, Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Kemendagri ini adalah bentuk komitmen Pemkab Dairi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat, ia optimis target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi yang berdaya saing dapat segera terwujud dalam lingkungan yang aman dan kondusif. (Wan)