Hadiri Rakornas, Wali Kota Siantar Dukung Kebijakan Strategis Nasional

infokita.co, SIANTAR – Wali Kota Pematang Siantar siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh kebijakan Strategis Nasional sesuai kewenangan daerah.

“Arahan Presiden menjadi penguatan bagi kami di daerah untuk bekerja lebih fokus dan memastikan Program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,”ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Pemerintah Pusat dan daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran pimpinan lembaga negara, kementerian, para kepala daerah se-Indonesia, serta Unsur Forkopimda.

Wesly menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat serta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Turut mendampingi Wesly, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Andrian Lumbangaol, dan Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara konkret, berorientasi pada hasil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Prabowo mengingatkan agar setiap kebijakan dan program tidak terhenti pada perencanaan dan seremonial semata, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi Masyarakat.

Selanjutnya, Prabowo menekankan pentingnya Swasembada Pangan dan Energi sebagai Pilar kemandirian bangsa, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga kondusivitas wilayah sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional.

Selain itu, Prabowo mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, serta menegaskan komitmen agar tidak ada anak Indonesia yang tidak bersekolah melalui penguatan Sekolah Rakyat dan percepatan digitalisasi pendidikan interaktif.

Pemerintah pusat juga menegaskan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas nasional, termasuk agenda hilirisasi tahun 2026, serta penanganan persoalan lingkungan melalui pembangunan fasilitas waste to energy di 34 kota dan penguatan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). (nel/gs).